Di Negeri Kita, Politik itu Paradoks

DI negeri kita, politik menjadi dunia yang paradoks. Realitas yang membingungkan. Paradoks membalik segalanya; yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ngomong ideal, dibilang cuma teori. Ceramah. Jadi ustaz aja! Mau ngikutin arus? Wah, sama saja kita enggak punya pikiran. Cuma ngikut!

Politik yang paradoks adalah konstruksi sosial. Tatanan yang menjadi realitas objektif karena ditopang kekuatan-kekuatan formal; ada negara, pemerintah, undang-undang, aparat hukum, organisasi, orang berpengaruh, dan seterusnya.

Sebab itu, kini, lebih baik tidak memaksakan pendapat di tengah politik yang paradoks. Begitu Anda memaksakan sesuatu yang Anda anggap ideal, secepat itu Anda akan dapat perlawanan yang mungkin di luar perkiraan Anda.

Jika tidak mampu menetralisasi segera, siap-siap saja Anda merasakan keterasingan yang sangat di rimbunan poster, spanduk, banner, stiker, serta berbagai alat kampanye partai, calon anggota legislatif, dan calon presiden. Bukankah sangat menyesakkan hidup dengan kesadaran terasing?

Beginilah hidup dalam paradoks. Faktanya, bukan cuma membingungkan, paradoks juga menyakitkan bahkan bisa membawa kita ke penjara. Mungkin juga neraka!

***

Saya meng-SMS rekan Iswadi Pratama. Saya ingin tahu seperti apa persepsi sastrawan itu tentang makhluk bernama politik yang mengurung seluruh warga Indonesia. Di mana pun, juga warga Beringin Raya, Bandar Lampung seperti Iswadi–saya yang tinggal di Glora Persada, Rajabasa Raya, Bandar Lampung, juga tidak bisa menghindar, begitu juga orang tua saya di Kalianda yang sudah sepuh!

“Apa yang ente rasakan berada dalam kurungan gambar caleg dan partai? Otakku mentok, enggak bisa mahami fenomena kepartaian dan pencalegan seperti ini. Kita sebenarnya lagi ngadepin zaman apa sih, Is?”

Saya sudah menduga Iswadi akan menjawab, “Enggak tau, Dir, zaman apa kali. Yang pasti, ane makin enggak betah liat Bandar Lampung. Ane seperti ada di tengah-tengah sirkus….”

Namun, sekeras apa Iswadi melawan, menegasikan realitas sekalipun dalam tataran kesadaran, saya yakin ia tidak bisa memberangus gambar-gambar itu dari kesadarannya. Sebab, gambar-gambar itu dijamin, disahkan, dilegalkan negara dan perangkat-perangkat kenegaraan.

Ini sudah sifat fakta objektif yang sui generis, yang memosisikan individu–mau tidak mau–berhadapan dengan fakta itu. Yang bisa dilakukan sebatas penegasian individu, semacam penguatan kesadaran hingga kita–per individu–tidak kehilangan kemampuan memahami keberadaan diri di dunia sosial. Paling tidak, kita tetap memiliki “pembenaran” untuk terus berada di tengah fakta objektif tanpa khawatir dijadikan deviant atau hidup dengan kesadaran yang terasing.

***

Mengambil sikap masa bodoh, memilih golput misalnya, tentu bukan pilihan tanpa risiko. Apatisme akan melahirkan tatanan sosial yang sakit. Tanpa orientasi. Dan kita tahu, apatisme yang akut akan menggelinding seperti bola salju, menghantam apa saja yang merintangi. Apatisme akhirnya menjelma kesadaran bersama. Bukankah aksi 1998 juga dibangun dari apatisme yang akut?