Panglima TNI mengajak KPU mengeluarkan larangan penggunaan atribut militer, gambar-gambar petinggi dan mantan petinggi yang digunakan untuk berkampanye.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso di Jakarta, Jumat (20-2). “Terkait pemilu, kami telah meminta KPU dan Bawaslu mengawasi segala hal yang berkaitan dengan TNI hingga tidak disalahgunakan. Seperti pemasangan gambar-gambar pejabat atau mantan TNI,” kata Djoko Santoso.

Ia menegaskan TNI sudah berkomitmen menjaga netralistas dengan mekanisme dan sistem yang berlaku di TNI. Tetapi, pengawasan eksternal dari KPU, Bawaslu, dan masyarakat tetap sangat diperlukan agar tidak ada atribut, fasilitas dan sarana militer yang digunakan kepentingan kampanye.

Hal senada diungkapkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo saat menyaksikan lomba menembak perwira tinggi, perwira menengah TNI/Polri di Stadion Gelora Bung Karno.

KSAD mengemukakan penertiban atribut militer oleh TNI tidak saja dilakukan terhadap masyarakat sipil, tidak hanya partai politik atau kandidat anggota legislatif.

“Penertiban atribut TNI juga dilakukan terhadap orang sipil, bukan hanya parpol. Orang sipil yang gunakan atribut militer akan kami kenakan penertiban yang dilaksanakan TNI, dalam hal ini Polisi Militer (Pom) dan polisi,” kata dia.

KSAD menambahkan penertiban juga diberlakukan terhadap petugas satgas parpol, termasuk penggunaan atribut militer di kantor-kantor parpol. “Ya semuanya yang berbau militer akan dilarang. Kami sudah koordinasi dengan KPU, kami limpahkan ke KPU untuk memberitahu parpol bersangkutan agar jangan menggunakan atribut militer,” kata Agustadi.

Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus membuka wacana baru dengan menyebut beberapa nama sebagai tokoh yang pantas dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden. Meski sampai kini PKS belum memastikan tokoh yang dicalonkan pada Pilpres 2009.

Wakil Sekjen DPP PKS Zulkiflimansyah dalam dislektika demokrasi bertema Beranikan Golkar nyapres? di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (20-2), menyebutkan beberapa nama yang layak dipertimbangkan sebagai pemimpin nasional, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, pengusaha Chairul Tanjung, Dirjen Pajak Depkeu Darmin Nasution, dan Ketua MPR Hidayat Nurwahid.

Zul mengemukakan jika Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla akan melanjutkan kepemimpinan untuk lima tahun mendatang, memang ada kemungkinan PKS akan memberi dukungan kepada pasangan ini. “Mengapa? PKS memperkirakan perkembangan ekonomi ke depan masih diwarnai kabut.”

Sebab itu, bagi PKS sebenarnya bukan soal wacana capres-cawapres, melainkan yang terpenting adalah siapa pengendali tim ekonomi mendatang. PKS akan sangat memperhitungkan komposisi tim ekonomi mendatang.

“Siapa yang bertugas menginjak gas dan siapa yang menginjak rem, itu yang kami perhitungkan,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS ini. Dia menambahkan dalam kaitan menginjak rem dan gas ini, muncul nama-nama seperti Sri Mulyani, Darmin Nasution, dan Chairul Tanjung.

Zul mengemukakan tipe dan gaya kepemimpinan Yudhoyono lebih tampak kehati-hatian, seperti pengemudi yang sering menginjak rem. Tetapi, Kalla memperlihatkan gaya layaknya pengemudi yang senang menginjak gas.

Selama berada di pemerintahan, Sri Mulyani dan Darmin Nasution lebih menunjukkan gayanya sebagai penginjak rem. Sedangkan Chairul Tanjung lebih senang tancap gas. Dengan demikian, dia menawarkan wacana mengenai kemungkinan Chairul Tanjung atau Hidayat Nurwahid sebagai pasangan cawapres bagi Yudhoyono. Atau Hidayat-Chairul Tanjung, Hidayat-Sri Mulyani atau Yudhoyono-Sri Mulyani dan JK/Darmin Nasution, JK-Sri Mulyani atau JK-Hidayat Nurwahid.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Golkar Syamsul Muarif mengemukakan, wacana-wacana seperti itu bisa saja. Jika memang hampir pasti dicalonkan Partai Golkar, tetapi keputusan akan ditentukan setelah Pemilu Legislatif 2009.

( Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 )

Mantan Ketua MPR Amien Rais mengakui banyak pertimbangan yang harus diambil sebelum dia mencalonkan diri kembali dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2009.

“Tapi kita lihat nanti saja, banyak yang harus dipertimbangkan untuk maju dalam pilpres, apalagi tinggal beberapa bulan lagi,” kata Amien saat menghadiri pengajian akbar di Masjid Baitus Sholikhin, Desa Kaliabu, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (20-2).

Sejumlah pertimbangan baginya untuk maju pilpres, kata Amien, antara lain kesiapan anggaran yang tentu relatif besar dan jaringan kuat yang terbangun dalam waktu relatif singkat.

Selain itu, kata dia, perhitungan riil untuk meraih kemenangan dalam pemilihan itu. “Kalau tidak menang, hanya sia-sia.”

Ia mengaku tetap mengawal pilpres, antara lain melalui pembentukan poros alternatif di luar dua calon kuat kini, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri.

Poros alternatif, kata Amien, terdiri dari sejumlah partai politik menengah ke bawah antara lain Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional (PAN), dan perorangan dari Partai Kebangkitan Bangsa. “Saya bicarakan hal ini dalam beberapa kesempatan bertemu dengan tokoh-tokoh nasional,” kata Amien yang juga pendiri PAN itu.

Ia menjelaskan poros alternatif untuk melakukan perubahan kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta partai politik tidak melibatkan anak-anak, baik pada kampanye maupun iklan kampanye di media massa dan elektronik. Permintaan KPU kepada parpol itu disampaikan melalui surat.

“KPU sudah kirim surat ke parpol untuk tidak melibatkan anak-anak saat kampanye,” kata anggota KPU I Gusti Putu Artha di Jakarta, Jumat (20-2), setelah diskusi yang dihadiri anggota Bawaslu Agustiani Tio F.S., Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDI-P Eka Santosa, dan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Daniel Zuchron.

Menurut Putu, anak-anak adalah warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih. Mereka tidak boleh diikutkan kegiatan kampanye partai. Putu mengungkapkan KPU juga telah melayangkan surat teguran pada partai politik yang dalam iklan politiknya melibatkan anak-anak menggunakan atribut partai.

Sebelumnya, pengurus Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengingatkan dan meyosialisasi kepada partai politik agar tidak melibatkan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih serta melibatkan anak-anak dalam kegiatan pemeran iklan kampanye.

Ketua Umum Komnas Anak Seto Mulyadi sebelumnya mengatakan kegiatan kampanye ini mengandung risiko bagi anak-anak dan bukan kegiatan yang pantas untuk melibatkan anak-anak.

Sementara itu, Putu juga mengatakan KPU akan “menertibkan” penayangan iklan kampanye “abu-abu”, yang dimaksud seperti iklan yang mengajak masyarakat memilih pemimpin yang berkualitas, sedangkan pihak yang membuat iklan tersebut bukan termasuk partai ataupun tim sukses.

Menurut dia, KPU akan membuat peraturan mengenai iklan kampanye untuk pemilu presiden dan wakil presiden sehingga tidak ada lagi iklan yang “abu-abu”. n U-3

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 84 Ayat (2) huruf j menyebutkan pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutkan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

Komnas Anak menilai pelibatan anak dalam kegiatan politik dalam bentuk apa pun adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan membawa risiko terhadap keselamatan anak. Selain itu, kegiatan tersebut bukan proses pendidikan yang sesuai dengan perkembangan kejiwaan anak-anak.

Tindakan peserta pemilu yang melibatkan anak-anak yang belum genap berumur 17 tahun dalam kegiatan kampanye pemilu, baik dalam kampanye rapat umum, pemasangan atribut partai peserta pemilu, maupun dalam iklan kampanye di media massa, dapat dikenakan pidana pemilu dan pidana pelanggaran anak.

Komnas Anak juga meminta KPU melakukan penegakan hukum terhadap parpol peserta pemilu yang melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput, belum tentu mendongkrak perolehan suara partai politik (parpol) Islam pada Pemilu 2009.

Hal tersebut dikatakan Ketua Umum PBNU K.H. Hasyim Muzadi di Jakarta, Kamis (19-2). “Saya kira tidak ada kaitan fatwa itu dengan kenaikan perolehan suara partai Islam,” kata Hasyim yang menjawab pertanyaan wartawan.

Menurut Hasyim, orang cenderung melihat realitas daripada formalitas. Partai yang dinilai mampu memperjuangkan kesejahteraan yang akan dipilih, apa pun asasnya. Terkait prediksi akan menurunnya perolehan suara partai-partai Islam pada Pemilu 2009, Hasyim mengatakan hal itu bisa saja terjadi.

Sebab, kata dia, selama ini partai Islam ternyata tidak menunjukkan perbedaan yang berarti dengan partai-partai yang dianggap sekuler. Partai Islam dinilai tidak mampu membuktikan keislamannya dalam realitas politik, yang dilakukan sekadar formalisasi, belum mewujudkan Islam sebagai rahmat.

“Tingkahnya juga sama dengan partai sekuler. Pintar mendalil kalau perilakunya berbeda dengan yang didalilkan, ya sama saja. Masih baik yang sekuler tidak pakai memperkosa dalil,” kata Hasyim.

Sementara itu, salah satu pimpinan PBNU K.H. Ahmad Bagdja meminta kader dan keluarga NU tidak terpecah dalam menyikapi pemilu legislatif dan pemilu presiden. Hal tersebut disampaikannya di hadapan ratusan umat NU saat menyerahkan bantuan kemanusiaan pascabencana gempa bumi Bengkulu-Padang di Kanwil NU, kemarin.

“Dalam pesta demokrasi nanti pasti ada kader NU atau keluarga kader NU yang ikut bersaing dalam pemilu legislatif, jangan sampai karena persaingan itu keluarga atau kader NU terpecah belah,” ujarnya.

Ia menambahkan jangan sampai karena ada kader atau keluarga kader yang maju dijadikan sebagai alasan untuk saling menjatuhkan untuk meraih simpatisan.

Menghadapi pesta demokrasi tahun ini diminta agar sesama orang NU jangan saling salah menyalahkan atau menciptakan polemik, tetapi agar bersatu padu demi terciptanya masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera.

Akhmad Bagdja mengimbau kepada seluruh warga NU untuk dapat menahan diri dari semua prasangka buruk dan bersama-sama membangun ukhuwah islamiah yang kuat.

Politik yang paradoks adalah konstruksi sosial. Tatanan yang menjadi realitas objektif karena ditopang kekuatan-kekuatan formal; ada negara, pemerintah, undang-undang, aparat hukum, organisasi, orang berpengaruh, dan seterusnya.

Sebab itu, kini, lebih baik tidak memaksakan pendapat di tengah politik yang paradoks. Begitu Anda memaksakan sesuatu yang Anda anggap ideal, secepat itu Anda akan dapat perlawanan yang mungkin di luar perkiraan Anda.

Jika tidak mampu menetralisasi segera, siap-siap saja Anda merasakan keterasingan yang sangat di rimbunan poster, spanduk, banner, stiker, serta berbagai alat kampanye partai, calon anggota legislatif, dan calon presiden. Bukankah sangat menyesakkan hidup dengan kesadaran terasing?

Beginilah hidup dalam paradoks. Faktanya, bukan cuma membingungkan, paradoks juga menyakitkan bahkan bisa membawa kita ke penjara. Mungkin juga neraka!

***

Saya meng-SMS rekan Iswadi Pratama. Saya ingin tahu seperti apa persepsi sastrawan itu tentang makhluk bernama politik yang mengurung seluruh warga Indonesia. Di mana pun, juga warga Beringin Raya, Bandar Lampung seperti Iswadi–saya yang tinggal di Glora Persada, Rajabasa Raya, Bandar Lampung, juga tidak bisa menghindar, begitu juga orang tua saya di Kalianda yang sudah sepuh!

“Apa yang ente rasakan berada dalam kurungan gambar caleg dan partai? Otakku mentok, enggak bisa mahami fenomena kepartaian dan pencalegan seperti ini. Kita sebenarnya lagi ngadepin zaman apa sih, Is?”

Saya sudah menduga Iswadi akan menjawab, “Enggak tau, Dir, zaman apa kali. Yang pasti, ane makin enggak betah liat Bandar Lampung. Ane seperti ada di tengah-tengah sirkus….”

Namun, sekeras apa Iswadi melawan, menegasikan realitas sekalipun dalam tataran kesadaran, saya yakin ia tidak bisa memberangus gambar-gambar itu dari kesadarannya. Sebab, gambar-gambar itu dijamin, disahkan, dilegalkan negara dan perangkat-perangkat kenegaraan.

Ini sudah sifat fakta objektif yang sui generis, yang memosisikan individu–mau tidak mau–berhadapan dengan fakta itu. Yang bisa dilakukan sebatas penegasian individu, semacam penguatan kesadaran hingga kita–per individu–tidak kehilangan kemampuan memahami keberadaan diri di dunia sosial. Paling tidak, kita tetap memiliki “pembenaran” untuk terus berada di tengah fakta objektif tanpa khawatir dijadikan deviant atau hidup dengan kesadaran yang terasing.

***

Mengambil sikap masa bodoh, memilih golput misalnya, tentu bukan pilihan tanpa risiko. Apatisme akan melahirkan tatanan sosial yang sakit. Tanpa orientasi. Dan kita tahu, apatisme yang akut akan menggelinding seperti bola salju, menghantam apa saja yang merintangi. Apatisme akhirnya menjelma kesadaran bersama. Bukankah aksi 1998 juga dibangun dari apatisme yang akut?

Kepastian atas ketiga hal tersebut dikatakan mantan anggota Panitia Pengawas Pemilu 2004, Topo Santoso, di Jakarta, Rabu (18-2). Menurut Topo, saat ini baik masyarakat, caleg, partai politik, dan penyelenggara pemilu di tingkat bawah sedang menunggu keputusan mengenai ketiga hal tersebut.

“Wacana pemilu yang beredar terlalu banyak. Belum keputusan tapi sudah disampaikan ke masyarakat, ini bisa menjadi masalah,” ujarnya dalam diskusi yang diselenggarakan Institut Studi Arus Informasi (ISAI) mengenai Bedah persoalan Pemilu 2009.

Menurut dia, informasi yang belum pasti tersebut akan membingungkan masyarakat maupun calon anggota legislatif. Ia mencontohkan terdapat caleg yang menginformasikan pada pemilih bahwa menandai dua kali juga sah.

Padahal, lanjut Topo, sampai sekarang belum ada dasar hukum untuk penandaan dua kali. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif telah mengamanatkan penandaan pada surat suara hanya satu kali, yakni pada kolom gambar partai atau kolom nama caleg, atau kolom nomor urut calon.

Pemerintah berencana untuk mengeluarkan perppu yang mengatur tentang penandaan dua kali. Namun perppu tersebut belum juga dikeluarkan. Dengan demikian sampai saat ini penandaan dua kali tidak sah.

Sementara itu, mengenai penetapan caleg berdasarkan suara terbanyak, kata Topo, KPU perlu segera membuat pengaturannya. Ia menilai KPU tetap membutuhkan pengaturan setingkat undang-undang sebagai payung hukum.

“KPU lebih aman kalau ada revisi terbatas UU atau pengaturan setingkat undang-undang karena banyak hal yang belum terjawab melalui keputusan MK,” kata dia.

Lebih lanjut, ia berpendapat masyarakat juga membutuhkan kepastian mengenai daftar pemilih tetap. Daftar pemilih yang tidak pasti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. “Masalah DPT ini rawan, dapat menimbulkan sengketa,” tutur Topo.

Turut hadir dalam diskusi tersebut sebagai pembicara, yakni mantan anggota KPU 2004 Chusnul Mar’iyah. Menurut dia, DPT menjadi sangat penting karena tidak menutup kemungkinan terjadinya manipulasi data.

Pasal 129

(1) Kegiatan kampanye pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab partai politik peserta pemilu masing-masing.

(2) Dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersumber dari:

a. Partai politik;

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari

partai politik yang bersangkutan; dan

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

(3) Dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat

berupa uang, barang dan/atau jasa.

(4) Dana kampanye pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada Ayat

(3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye partai politik

peserta pemilu pada bank.

(5) Dana kampanye pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau

jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dicatat berdasarkan harga

pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

(6) Dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dicatat

dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye

pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik.

(7) Pembukuan dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (6)

dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan

sebagai peserta pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum

penyampaian laporan

penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan

publik yang ditunjuk KPU.

Wakil Kepala Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boradi, Rabu (18-2), mengatakan biaya logistik akan mengalami penambahan jika jumlah pemilih bertambah. “Pengaruhnya ke biaya logistik secara keseluruhan. Menambah daftar pemilih maka surat suara juga bertambah, itu berarti menambah biaya,” kata dia.

Namun, ia berharap tidak ada perubahan daftar pemilih tetap. Kalaupun nantinya ada perubahan jumlah pemilih yang memiliki dasar hukum, pengadaan logistik untuk tambahan masih memungkinkan. Ia juga menegaskan penambahan tersebut harus berdasarkan SK KPU.

“Perusahaan bisa langsung menambah pencetakan. Kalau jumlah penambahan untuk sekitar 170 ribu pemilih itu masih kecil, jadi bisa langsung adendum, tidak masalah. Tetapi itu kalau harus berubah,” kata dia.

Sementara itu, diketahui jumlah pemilih hampir di setiap provinsi mengalami perubahan. KPU menerima usulan perubahan jumlah pemilih di 31 provinsi, hanya provinsi DKI Jakarta dan Sulawesi Utara yang tidak mengusulkan perubahan.

Tercatat 10 provinsi yang mengalami perubahan jumlah pemilih tetap secara signifikan dibandingkan dengan SK KPU 427/2008.

Kesepuluh provinsi itu Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua.

Jumlah pemilih yang telah ditetapkan di Sumatera Utara 9.132.184 pemilih, sedangkan usulan dari daerah 9.167.078 juta pemilih. Artinya, jumlah pemilih di Sumut mengalami penambahan sekitar 34.894 orang.

Penambahan 10.392 pemilih terjadi di Sumsel yang awalnya tercatat 5.146.838 pemilih, kemudian diusulkan untuk diperbaiki menjadi 5.157.230 pemilih.

Jumlah pemilih di Kalimantan Tengah diusulkan bertambah 10.916 pemilih, di mana sebelumnya ditetapkan 1.495.635 pemilih, kemudian diusulkan menjadi 1.506.551 pemilih.

Kemudian, jumlah pemilih di Sulteng ditetapkan 1.636.732 orang, tapi diusulkan berubah menjadi 1.652.439 orang atau bertambah 15.707 pemilih. Sedangkan di Maluku sebelumnya jumlah pemilih ditetapkan 1.016.088 orang, kemudian diusulkan menjadi 1.030.839 pemilih atau bertambah 14.751 pemilih.

Penambahan signifikan terjadi di Jatim, yakni 230.087 pemilih. Mulanya DPT Jatim tercatat 29.294.127 pemilih, lalu diusulkan menjadi 29.524.214 pemilih.

Sementara itu, jumlah pemilih di Kepri berkurang 14.030 pemilih. Sebelumnya pemilih di Kepri tercatat 1.145.324 orang, kemudian diusulkan menjadi 1.131.294 orang.

Pengurangan juga terjadi di Jambi, yakni 10.346 pemilih. Awalnya tercatat 2.091.673 pemilih kemudian diusulkan menjadi 2.081.327. Demikian pula di Kalimantan Timur berkurang 27.126, awalnya 2.370.873 pemilih, menjadi 2.343.747 pemilih.

Pengurangan signifikan juga terjadi di Papua, yakni 127.429 pemilih. Mulanya DPT Papua tercatat 2.190.516 pemilih, kemudian diusulkan menjadi 2.063.087 pemilih. Sedangkan perubahan jumlah pemilih di 21 provinsi lainnya, baik pengurangan dan penambahannya kurang dari 10 ribu pemilih.

KPU mencatat dari penambahan dan pengurangan jumlah yang terjadi di setiap provinsi tersebut, selisih antara DPT yang telah ditetapkan sesuai SK KPU 427/2008 dengan yang diusulkan yakni 173.030 pemilih.